PILOTING TAXPAYER ACCOUNTING



Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi, pemerintah telah menetapkan bahwa pemerintah dan seluruh kementerian atau lembaga dalam pelaporan keuangannya wajib menganut sistem yang berbasis akrual.

Pelaporan berbasis akrual ini dimaksudkan agara dapat mengevaluasi kinerja pemerintah serta mengidentifikasi kondisi keuangan pemerintah dan perubahannya secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pencatatan double entry untuk setiap transaksi keuangan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, akhir bulan Desember 2016 yang lalu telah dibentuk Tim Reformasi Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan amanat itu, agar semua transaksi keuangan perpajakan yang diselenggarakan dapat ditelusuri dan dicatat sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi.

Dalam upaya untuk mendukung sistem tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan Taxpayer Accounting. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui aplikasi ini seluruh aktivitas transaksi perpajakan yang bersumber dari pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat dicatat dengan baik, termasuk dalam mendokumentasikan ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Manfaat dari penerapan aplikasi ini tentunya diharapkan akan mendorong pengendalian internal yang baik atas ketersediaan dan validitas data sehingga bisa diperoleh informasi akuntansi yang rapi, cepat, dan akurat.

Faktor ketersediaan dan akurasi data dalam rangka penerapan aplikasi ini menjadi hal yang penting, karena sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Karena itulah perekaman data melalui Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak merupakan hal yang krusial dan perlu pengawasan secara berkala.

Direktorat Jendral Pajak menunjuk dua belas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai KPP Piloting aplikasi Taxpayer Accounting untuk memastikan Penerapan Taxpayer Accounting berjalan dengan baik terutama dalam hal mengidentifikasi adanya permasalahan dalam aplikasi tersebut.

Piloting tersebut meliputi penerapan modul Reveneu Accounting System (RAS) dan proses bisnis penjurnalan akuntansi di KPP tertunjuk. RAS sendiri merupakan sistem yang untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry.

Berikut ini adalah daftar KPP yang ditunjuk tersebut:

1. KPP Wajib Pajak Besar Tiga

2. KPP Penanaman Modal Asing

3. KPP Madya Tangerang

4. KPP Pratama Jakarta Penjaringan

5. KPP Pratama Cileungsi

6. KPP Pratama Surakarta

7. KPP Pratama Malang Utara

8. KPP Pratama Medan Polonia

9. KPP Pratama Banjarbaru

10. KPP Pratama Penajam

11. KPP Pratama Kendari

12. KPP Pratama Mataram Barat

Mulai tanggal 1 Januari 2019, Taxpayer Accounting akan diberlakukan di seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia.