Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (“UU 38/2009”).

Pos diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang berbentuk badan usaha.[1] Penyelenggaraan pos yang dilakukan ialah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

Badan usaha yang menyelenggarakan pos adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia terdiri atas:

1. Badan usaha milik negara
2. Badan usaha milik daerah
3. Badan usaha milik swasta
4. Koperasi

Badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan:

1. Layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik
2. Layanan paket
3. Layanan logistik
4. Layanan transaksi keuangan
5. Layanan keagenan pos